Close

SOLO — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) menyatakan pertumbuhan penduduk bagai pedang bermata dua yaitu
menjadi modal sekaligus ancaman bagi pembangunan.

“Penduduk merupakan objek, subjek dan penerima manfaat
dari pembangunan. Dinamika kependudukan seperti jumlah, struktur dan mobilitas
penduduk harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan,” kata Kepala
BKKBN Surya Chandra Surapaty, Rabu (2/8).

Ia mengatakan di satu sisi jumlah penduduk yang besar dan
berkualitas akan menjadi modal dalam pembangunan, sedangkan di sisi lain jika
SDM tidak berkualitas akan menjadi beban bagi pembangunan.

“Dalam hal ini, sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas SDM Indonesia, perlu dilakukan literasi kependudukan kepada masyarakat
melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal,” katanya.

Ia mengatakan pendidikan kependudukan melalui jalur formal
dilakukan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan jalur
nonformal dilakukan pada diklat pemerintah maupun nonpemerintah, selanjutnya
untuk jalur informal dilakukan melalui keluarga, lingkungan, kelompok
masyarakat dan media massa.

“Pentingnya persentase masyarakat yang mengetahui
tentang isu kependudukan merupakan indikator keberhasilan program kependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK),” katanya.

Oleh karena itu, BKKBN melalui Direktorat Kerja Sama
Pendidikan Kependudukan menyebarluaskan materi kependudukan kepada masyarakat.

Terkait hal itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan
sejumlah pihak di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenristekdikti.

“Pagi ini kami juga melakukan penandatanganan nota
kesepahaman dengan UNS untuk menyebarluaskan materi kependudukan kepada
masyarakat,” katanya.

Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya pemberian materi
melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik mengenai kependudukan dan
kegiatan mahasiswa yang lain.

Sementara itu, Rektor UNS Ravik Karsidi menyatakan UNS telah
menerjunkan mahasiswa KKN tematik dengan tema kependudukan dan KB.

“Selain upaya tersebut, bagian dari kepedulian kami
terhadap bidang ini adalah UNS merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia
yang punya program studi baru yaitu kependudukan dan catatan sipil. Tahun ini
kami menerima 150 mahasiswa baru,” katanya.

Untuk program studi baru tersebut, pihaknya bekerja sama dengan
Kementerian Dalam Negeri. Nantinya para lulusan akan ditempatkan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close