Close

 

SUKADANA, JNNews — Apa yang terjadi di tempat yang berjauhan
dengan hitungan detik saat ini bisa kita saksikan melalui pesan yang dikirim
melalui medsos (media sosial). Informasi yang disampaikan bisa berupa
sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, bersifat informatif dan edukatif.
Namun tidak sedikit juga
informasi yang kita peroleh hal-hal yang bisa dikatakan tidak berguna. Ada
begitu banyak pengguna medsos yang memposting foto atau tulisan remeh, ungkapan
kegalauan, curhatan, umpatan, bahkan cacian.
Hal inilah yang terjadi di beberapa
daerah di Provinsi Lampung. Maraknyapihak-pihak ASN mulai menunjukan kesan
ketidak sukaan terhadap profesi jurnalis (Wartawan-red) dalam sebuah
pemberitaan khususnya, bahkan bentuk ketidak sukaan tersebut, diunggah dalam
media sosial (Facebook, WA kebanyakan), Ketua DPD Aliansi Jurnalistik Online
(AJO) Indonesia Provinsi Lampung, Romzy Hermansyah, R.SP, menghimbau kepada
seluruh jajaran yang tergabung dalam organisasi AJO Indonesia wilayah Lampung,
untuk tidak terpancing.
“Soal kalimat, yang di sampaikan
beberapa oknum ASN ataupun pimpinan daerah (Bupati/Walikota) dan atau pihak
manapun terhadap nama profesi kejurnalisan/wartawan. Saya berharap yang
tergabung dalam AJO Indonesia Lampung, jangan mudah terpancing, bijaklah dalam
menyikapi persoalan, jangan menambah suatu persoalan yang secara tidak langsung
mengkerdilkan kita sendiri selaku jurnalis, alangkah baiknya jika persoalan
terkait di konfrimasikan dan di klarifikasikan dulu, maksud dan tujuan
bersangkutan,” ujar Romzy Hermansyah, di Kantor DPD AJO Indonesia, Jl.Bahari
Kecamatan Panjang Bandar Lampung, Minggu (6/5).
Menurutnya, kejadian ini bukan
hal yang baru, beberapa waktu lalu, pernah terjadi oleh seorang Bupati di
Mesuji, kini terjadi juga di kalangan ASN pejabat kedinasan dan sejenisnya. Bahkan
masyarakat pun mulai pudar akan kepercayaananya terhadap dunia jurnalistik
kebanyakan, karena laku dari segelintir oknum.
Meskinya, penegak hukum harus
cepat tanggap, jika muncul sebuah kalimat, statement bentuk status pejabat yang
di unggah di medsos, yang sifatnya mengandung unsur provokatif yang dampaknya
akan menimbulkan gejolak dikalangan jurnalis.
“Kita juga selaku jurnalis,
jangan alergi akan saran kritik, jangan kedepankan ego dan emosi. Bijak dalam
menilai suatu permasalahan terlebih menyangkut sebuah berita yang akan dan
telah jadi sengketa dalam berita, sehingga pihak terkait atau oknum yang
diberitakan merasa tidak nyaman dan suka. Harus bijak. Lakukan konfrimasi untuk
mengklarifikasi atas permasalahan, telaah dan koreksi karya ( berita) yang kita
buat. Jangan gegabah,” katanya.
Dalam hal ini, Romzy memaparkan,
rekan-rekan jurnalis tentunya sudah mengetahui dan paham, bagaimana tugas
fungsi seorang jurnalis, sebagaimana UU Pokok Pers dan Kode Etik
Jurnalistiknya.
Perkara atau sengketa sebuah
pemberitaan, perlu di ketahui juga,  jika menjadi penanganan proses
pengaduan terkait pemberitaan media, tentunya pihak-pihak terkait dan penegak
hukum khususnya, dapat paham dan menghormati UU  pokok pers dan KEJ yang
ada. Sehingga tidak terjadi kesan istilah kriminalisasi terhadap pers.
“Disini perlu juga,
sama-sama kita belajar, menyoal sebuah pemberitaan beberapa media menyangkut
Kebijakan atau program dan atau kegiatan di Badan/Dinas Pemerintahan, dinilai
telah sesuai dengan kaidah jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers,”
bebernya.
Lanjutnya, pers mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Hal ini masuk
delik pers bukan delik pidana, penegak hukum diharapkan juga dapat hargai hal
itu, tidak serta merta menangani persoalan sengketa pemberitaan yang dilaporkan
oknum atau pihak yang dirugikan atas pemberitaan, diproses delik pidana.
“Untuk pemberitaan juga
diatur bahwa, jika dalam sebuah pemberitaan menyangkut oknum atau pihak yang
diberitakan tidak ditemui dan tidak sesuai KEJ atau terjadi suatu kesalahan,
tidak akurat, salah dalam keredaksionalan, maka wartawan itu, segera meralat
atau mencabut serta memperbaiki berita yang keliru dengan disertai permintaan
maaf kepada pembaca,” paparnya.
Dunia pers, lanjutnya, dikenal
dua istilah dalam pemberitaan atau karya kejurnalistikan, yakni hak jawab dan
hak koreksi. “Ini cukup di pahami oleh seluruh kalangan praktisi jurnalis,
namun tidak di kalangan dunia Pemerintahan, khususnya sebagian oknum ASN atau
pejabat serta pihak-pihak terkait yang tentunya keterkaitan dalam sebuah
pemberitaan. Ini juga sebagai tugas kita bersama memberikan pencerahan kepada
seluruh masyarakat pada umumnya,” ungkap Romzy.
Sangat disayangkan juga
tambahnya, pihak-pihak yang  keterkaitan dalam sebuah pemberitaan,
lantaran ketidak sukaannya mengunggah statement menghujat profesi wartawan,
bahkan pihak yang merasa tidak suka itu, mengatur siasat bekerjasama dengan
penegak hukum dengan cara jebak menjebak oknum wartawan, sehingga terjerat dalam
delik pidana.
“Tapi ini perlu di sikapi bagi
kita semua, khususnya penegak hukum, jika memang unsurnya memenuhi suatu
pelanggaran pidana seperti pemerasan, maka lakukanlah proses hukumnya, tapi
jika unsur nya sengaja diciptakan, ini akan jadi persoalan cukup dalam,
sehingganya kedepan akan timbul ketidak harmonisan antara penegak hukum,
Pemerintah dengan Jurnalis, sehingga saling cari selah kesalahan,” pungkasnya. (rls/apri)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close