Close

Bandar Lampung, JNNews– Penambangan pasir diduga ilegal di Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur rancu dalam perizinan, karena penjelasan Kabid Penataan Lingkungan Hidup Dinas Badan Lingkungan Hidup  (BLH) Provinsi Lampung, Heri, perizinan  tambang pasir tersebut adalah wewenang dari pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur namun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur justeru menyangkalnya.

Akibat rancunya perizinan sehingga aktifivitas penambangan pasir semakin merajalela dan tidak teratur dan pemerintah setempat seakan-akan tutup mata dan tidak mau tahu.

Kepada tim, Kabid BLH Lampung, saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengatakan, “sepertinya itu bukan tambang pasir lintas sektoral pak, makanya saya bilang bukan wewenang kami, yang menjadi wewenang kami adalah seperti tambang pasir laut atau yang ada di Tulang Bawang itu jadi tanggung jawab kami mengenai izinnya, sebab sudah termasuk lintas sektoral tapi, kalau yang di Pasir Sakti, apalagi itu tambang pasir darat, maka itu adalah wewenang dari pada pemerintah daerah atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur,” jelasnya.

Kemudian tim, menyambangi dinas ESDM Provinsi Lampung dan diarahkan ke Kabid Galian C namun pada saat itu tim hanya bertemu staf, karena menurut staf Kabid sedang ada pertemuan dengan DPRD. Hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan lebih jelas dari dinas ESDM Provinsi Lampung

Sebelumnya, pernah dijelaskan seorang  yang mengaku karyawan PT Jaya Pasific Propertindo, bernama Fadlun Amin alias Midun kepada tim media, belum lama ini, di taman wisata Muara Alam, Rabu (17/07/ 2019), bahwa ia hanya bekerja dan hanya mengikuti perintah, masalah surat perintah ia terima tanggal 07 Mei 2019 dan Midun bukan cukong penambang pasir seperti disangkakan, dia hanya koordinator lapangan.

“Saya hanya bekerja di PT tersebut, saya hanya ikut perintah dan masalah Surat Perintah kerja ini saya terima tanggal  07 Mei 2019, kemudian saya menjalankan fungsi dan tugas saya selaku koordinator lapangan untuk para pekerja sementara untuk penambang sendiri, yang di beri SPK adalah Aan Junaedi,” jelas Midun.

“Jika saya dikatakan salah satu cukong atau bos pasir dari penambang pasir tersebut, salah Pak, saya hanya pekerja dan untuk teguran baik dari pemerintah ataupun penegak hukum yang berada di Kecamatan Pasir Sakti belum pernah ada  baik surat resmi maupun secara lisan melalui Kepala Desa,” kata Midun.

Terkait hal ini, keterangan Camat  Pasir Sakti Titin saat di komfirmasi tik media, melalui telepon selularnya, Minggu malam (14/07/2019), mengatakan, “kami bukan tidak bertindak, tapi kami hanya bisa memberikan teguran dan binaan saja kepada mereka, kami tidak ada wewenang menindak secara hukum, dan itupun kami sudah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan atau dengan surat resmi tapi tetap tidak diindahkan oleh mereka, apalah daya kami, wewenang kami di kecamatan ini terbatas,” ujarnya

Hasil reportase tim dilapangan, tim mendapatkan informasi dari warga, bahwa adanya tambang pasir diduga ilegal yang beroperasi di RT 12 dusun Mekar Ayu Desa Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur provinsi Lampung.

Tim mencoba investigasi ke lokasi dan mendapatkan 3 titik tambang pasir dan satu unit excapator, diduga pekerjanya sudah melarikan diri.

Menurut Warga yang tidak mau disebutkan namanya, ” tambang pasir tersebut  sudah lama beroperasi pak, pemiliknya Midun anak Kepala Desa Rejomulyo,” terangnya. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close